Rahmad: Reformasi Kementerian Mendesak

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki keragaman budaya dan etnis yang luar biasa. Kompleksitas ini tercermin dalam struktur pemerintahan Indonesia yang saat ini terdiri dari 33 kementerian, jumlah yang lebih banyak dibandingkan negara-negara maju lainnya. Meskipun struktur ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi, efisiensi birokrasi, serta lambannya pengambilan keputusan.

Dalam buku terbarunya, Muhammad Rahmad, peneliti di AISS (Asian Institute for Strategic Studies) menawarkan rekomendasi reformasi mendasar terhadap struktur kementerian Indonesia. Rahmad menilai, reformasi kementerian itu mendesak dilakukan pada Kabinet 2024-2029 mendatang. Ia mengusulkan untuk menyederhanakan struktur menjadi 23 kementerian, yang terdiri dari 3 Kementerian Koordinator dan 20 Kementerian Kabinet. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi tumpang tindih fungsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antarinstansi.

Namun, penulis juga menyadari bahwa reformasi ini tidak boleh menghilangkan representasi dari berbagai kelompok politik, daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mempertahankan maksimal 53 kursi menteri di kementerian yang lebih ramping tersebut. Dengan demikian, keragaman tetap terjaga, sementara Reformasi Kementerian Indonesia Karya Muhammad Rahmad regenerasi kepemimpinan dan checks and balances dalam pemerintahan diharapkan akan semakin kuat.

Meskipun jumlah kursi menteri yang banyak berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan internal dan peningkatan biaya operasional, penulis menekankan pentingnya pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar kementerian. Hal ini diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan.

Buku ini menawarkan wawasan komprehensif tentang reformasi struktur kementerian Indonesia. Rekomendasi yang diajukan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan struktur kementerian yang lebih ramping dan efisien, Indonesia diharapkan dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sambil tetap mempertahankan jati diri sebagai negara yang kaya akan keberagaman.